Landasan hukum penerapan model pembelajaran teaching factory adalah:
1. Undang-Undang N 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah N 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Peraturan Pemerintah N 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5410);
4. Peraturan Presiden N 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya yang terkait dengan Pendidikan menengah kejuruan;
5. Instruksi Presiden N 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran.
Model pembelajaran teaching factory mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu: (i) produk sebagai media pengantar kompetensi, (ii) Job sheet yang memuat urutan kerja dan penilaian sesuai dengan prosedur kerja standar industry serta (iii) pengaturan jadwal belajar yang memungkinkan terjadinya pengantaran softskill dan hardskill ke peserta didik dengan optimal. Setiap kompetensi keahlian di SMK dapat menerapkan teaching factory melalui 3 komponen tersebut sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas masing-masing.
Melalui penerapan model pembelajaran teaching factory, akan diperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengantaran soft skills dan hard skills kepada peserta
2. Meningkatnya kolaborasi dengan dunia usaha/dunia industri melalui penyelarasan kurikulum, penyediaan instruktur, alih pengetahuan/teknologi, pengenalan standar dan budaya
3. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui interaksi dengan dunia usaha/dunia
4. Terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja di institusi pendidikan dan pelatihan kejuruhan
Penerapan teaching factory dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, implementasi dan evaluasi.
Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Sosialisasi, dilakukan kepada semua guru, karyawan, beserta siswa SMK Negeri Kota Bima.
2. Pembentukan tim pelaksana teaching factory SMK Negeri 1 Kota Bima.
3. Penyusunan rencana dan ruang lingkup kegiatan teaching factory SMK Negeri 1 Kota Bima.
4. Penyusunan dan pengesahan dokumen perangkat pembelajaran, termasuk komponen utama teaching factory yang terdiri dari: produk, jadwal blok, dan job sheet.
Tahap implementasi, kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Penerapan model pembelajaran teaching factory.
2. Pendampingan dan penguatan pemahaman pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Monitoring dan pengendalian kegiatan.
Tahap evaluasi, dilakukan:
1 . Evaluasi penerapan teaching factory;
2. Penyusunan laporan hasil evaluasi serta rekomendasi untuk penguatan dan perbaikan selanjutnya
Implementasi model pembelajaran teaching factory melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Sekolah, didukung oleh tim pelaksana teaching factory, yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah (Waka) Kurikulum; Waka Hubungan Humas; Waka Sarana dan Prasarana; Ketua Kompetensi Keahlian (Asisten Keperawatan, Farmasi Klinis dan Komunitas, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak); serta tenaga pendidik Produktif.
Implementasi Teaching Factory SMK Negeri 1 Kota Bima dilakukan melalui pengembangan Bisnis Center SMK Negeri 1 Kota Bima dengan melakukan penambahan yang menyediakan Industri dan Jasa dengan konsep Industri
Pengembangan pembelajaran Teaching Factory yang lain oleh SMK Negeri 1 Kota Bima, dilaksanakan melalui program Kelas Industri SMK Negeri 1 Kota Bima yang bekerja sama dengan Dunia Industri untuk semua kompetensi keahlian .
